Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat koordinasi lintas untuk memastikan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 berjalan aman, nyaman, dan menyenangkan baik itu bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan Kemenpar telah menggelar rapat koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan wisatawan selama periode libur akhir tahun.
“Kami rapat dengan kepolisian agar selama libur Natal dan Tahun Baru aman dan menyenangkan, baik untuk wisatawan domestik nusantara maupun wisatawan asing,” ujar Ni Luh Puspa.
Ia mengungkapkan, jumlah pergerakan wisatawan pada Desember ini diperkirakan sangat tinggi. Untuk wisatawan mancanegara (wisman), memproyeksikan kunjungan mencapai 1,2 juta orang sepanjang Desember. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 100 juta pergerakan wisatawan nusantara diprediksi terjadi selama bulan ini.
“Ketika seseorang melakukan perjalanan ke luar kota, itu sudah masuk kategori wisatawan, baik wisata lokal antar kabupaten maupun antardaerah. Melihat angka yang begitu besar, dengan puncaknya di minggu terakhir Desember, tentu Kemenpar mendorong semua pihak bersiap menghadapi lonjakan pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara,” jelasnya.
Menurut Ni Luh, aspek keamanan dan keselamatan menjadi perhatian utama, terutama pada masa libur Nataru yang bertepatan dengan potensi cuaca ekstrem.
“Itu juga yang kami tekankan dalam rapat dengan Polri kemarin. Kemenpar sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pariwisata yang ditujukan kepada pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha pariwisata,” katanya.
Dalam surat edaran tersebut, Kemenpar menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, mulai dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), sektor kesehatan, pengelola destinasi, hingga aparat keamanan.
“Kami menegaskan agar pemda berkoordinasi dengan PHRI, rumah sakit, TNI, Polri untuk pengamanan, serta BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Ini penting karena BMKG memprediksi curah hujan tinggi pada Desember ini, sehingga juga perlu koordinasi dengan Basarnas setempat,” ujar Ni Luh.
Selain itu, Kemenpar juga mendorong penerapan manajemen risiko di destinasi wisata, khususnya destinasi dengan tingkat risiko tinggi.
“Kami sudah menyebarkan matriks manajemen risiko ke pemerintah daerah agar bisa diisi. Dari situ, kita bisa memetakan destinasi yang rawan bencana sehingga dapat segera dikoordinasikan dengan BPBD dan Basarnas,” katanya.
Ni Luh berharap pemerintah daerah segera melengkapi matriks tersebut sebagai langkah antisipatif.
“Kami berharap teman-teman di pemda bisa segera memenuhi matriks ini agar kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama libur Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.
Sementara dari sisi pengalaman liburan, Kemenpar sudah menyiapkan sebanyak 65 paket wisata yang berasal dari 23 mitra industri pariwisata yang meliputi destinasi prioritas dan favorit seperti Puncak Bogor, Dieng, Mandalika, Bromo Tengger Semeru, Labuan Bajo, Bali dan Batam.
Kementerian Pariwisata juga sudah mengimbau agen perjalanan online (OTA) untuk mematuhi kebijakan pemerintah yang telah memutuskan akan memberikan diskon tiket pesawat sebesar 13 sampai 14 persen untuk perjalanan bulan Desember-Januari. “Semua sudah berjalan, tiketnya sudah dibeli oleh masyarakat,” ujarnya.
