Anggota DPR RI, Jamaludin Malik mengusulkan agar data dari BMKG, BPBD hingga KLH diintegrasikan guna memperkuat sistem peringatan dini terhadap bencana banjir.
“Pemerintah harus mendorong integrasi data BMKG, BPBD, dan KLH untuk memperkuat early warning system,” kata Jamaludin dikutip Antara, Kamis (18/9/2025).
Peringatan dari BMKG tentang potensi musim hujan ekstrem pada 2025-2026 hingga krisis sampah yang memperparah banjir seperti di Bali, harus direspons dengan kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan berbasis teknologi.
“Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” kata dia.
Di Bali, Jamaludin menilai akumulasi sampah di sungai dan pantai sudah memicu kerusakan lingkungan, mengganggu pariwisata, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian akibat banjir tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ekonomi dan sosial.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem sebagai modal awal untuk mitigasi bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan tanah longsor.
Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengatakan sistem peringatan dini banjir atau tanah longsor tersebut memerlukan kolaborasi lebih luas dan tidak bisa hanya mengandalkan prakiraan hujan atau peringatan dini cuaca ekstrem.
“Curah hujan itu hanya salah satu faktor. Faktor lain seperti kondisi tanah, kemiringan, topografi, dan tutupan lahan juga sangat menentukan,” katanya.
Guswanto menilai peringatan cuaca ekstrem tetap relevan untuk memicu kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah agar mereka siap dalam menghadapi bencana.
“Kalau sudah ada peringatan hujan lebat, itu bisa dijadikan dasar awal untuk siaga banjir atau longsor. Tinggal dilanjutkan dengan analisis faktor lingkungan,” ujarnya.
Senada, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, mengatakan Indonesia butuh menyempurnakan sistem informasi peringatan dini cuaca ekstrem menjadi lebih spesifik, seperti melaporkan potensi bencana seperti banjir dan sejenisnya.
Kebutuhan tersebut menjadi salah satu hasil evaluasi menyusul bencana banjir bandang yang berdampak signifikan di Bali pada awal September lalu, karena informasi prakiraan cuaca atau peringatan dini hujan deras yang tidak spesifik.
“Yang disampaikan baru intensitas hujan, padahal masyarakat dan petugas di lapangan butuh informasi bahaya yang lebih spesifik, seperti potensi banjir, longsor, atau banjir bandang,” kata dia.
Berdasarkan data BMKG, puncak musim hujan akan terjadi dalam dua gelombang besar, yakni pada November hingga Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan serta pada Januari hingga Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
BMKG menyampaikan intensitas hujan ekstrem diperkirakan meningkat dengan potensi curah hujan setara satu bulan, namun bisa turun hanya dalam kurun waktu satu hari.
Untuk menciptakan sistem informasi peringatan dini yang lebih spesifik dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dikarenakan harus ada kajian, formulasi dan dukungan data yang lebih kompleks melibatkan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Itu mungkin diwujudkan, tapi harus ada kajian, formulasi, dan dukungan data yang lebih kompleks,” kata Guswanto.
BMKG: Sistem Peringatan Dini Banjir Butuh Kolaborasi
BNPB: Indonesia Perlu Sempurnakan Sistem Informasi Peringatan Dini
Senada, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, mengatakan Indonesia butuh menyempurnakan sistem informasi peringatan dini cuaca ekstrem menjadi lebih spesifik, seperti melaporkan potensi bencana seperti banjir dan sejenisnya.
Kebutuhan tersebut menjadi salah satu hasil evaluasi menyusul bencana banjir bandang yang berdampak signifikan di Bali pada awal September lalu, karena informasi prakiraan cuaca atau peringatan dini hujan deras yang tidak spesifik.
“Yang disampaikan baru intensitas hujan, padahal masyarakat dan petugas di lapangan butuh informasi bahaya yang lebih spesifik, seperti potensi banjir, longsor, atau banjir bandang,” kata dia.
Berdasarkan data BMKG, puncak musim hujan akan terjadi dalam dua gelombang besar, yakni pada November hingga Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan serta pada Januari hingga Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
BMKG menyampaikan intensitas hujan ekstrem diperkirakan meningkat dengan potensi curah hujan setara satu bulan, namun bisa turun hanya dalam kurun waktu satu hari.
Untuk menciptakan sistem informasi peringatan dini yang lebih spesifik dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dikarenakan harus ada kajian, formulasi dan dukungan data yang lebih kompleks melibatkan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Itu mungkin diwujudkan, tapi harus ada kajian, formulasi, dan dukungan data yang lebih kompleks,” kata Guswanto.
