Tingginya harga tiket pesawat domestik kini kembali menjadi sorotan serius DPR RI. Komisi V DPR menilai pemerintah perlu segera melakukan terobosan konkret agar biaya penerbangan dalam negeri tidak terus membebani masyarakat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyebut DPR telah meminta pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan yang selama ini menjadi penyebab mahalnya tiket pesawat. Salah satu langkah yang dinilai krusial adalah menghapus PPN untuk tiket pesawat domestik.
Selain itu, DPR mendorong relaksasi bea masuk suku cadang pesawat, membuka ruang bagi penyedia avtur swasta agar tercipta persaingan harga, serta mengevaluasi tarif batas atas tiket pesawat demi melindungi konsumen.
Menurut Huda, jika kebijakan tersebut diterapkan, dampaknya akan sangat luas. Penurunan harga tiket sekitar 20% saja diprediksi bisa meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara hingga 30-35%. Hal ini akan memberi efek berantai bagi sektor pariwisata, ekonomi daerah, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Melakukan relaksasi bea masuk suku cadang pesawat, membuka ruang bagi penyedia avtur dari swasta hingga evaluasi tarif batas atas harga tiket untuk melindungi konsumen,” kata Huda dikutip dari infoNews, Selasa (13/1/2026)
“Jika ini dilakukan maka kami yakin industri transportasi udara akan tumbuh dan memberikan multiplier effect yang luar biasa baik di sektor ekonomi, pariwisata, hingga sosial,” dia menegaskan.
Tak hanya itu, biaya operasional pesawat yang lebih rendah juga akan menurunkan tarif kargo udara, yang penting bagi distribusi pangan segar antar pulau dan pertumbuhan e-commerce. Logistik yang lebih murah diyakini dapat membantu menekan inflasi, terutama di wilayah terpencil yang bergantung pada jalur udara.
Isu mahalnya tiket pesawat juga berdampak pada respons kebencanaan. Huda menyinggung kasus relawan kesehatan yang sempat harus masuk ke Aceh melalui Malaysia akibat mahalnya tiket domestik.
Dengan biaya penerbangan yang lebih terjangkau, mobilisasi relawan dan bantuan dapat dilakukan lebih cepat dan dalam jumlah besar tanpa terkendala anggaran.
“Jika pemerintah berani melakukan reformasi kebijakan ini, industri transportasi udara akan tumbuh dan memberikan multiplier effect yang besar-baik bagi ekonomi, pariwisata, maupun aspek sosial,” kata Huda.
Keluhan mahalnya tiket pesawat memang sudah lama dirasakan publik. Tantangannya kini ada pada keberanian pemerintah untuk mengambil langkah strategis agar transportasi udara kembali terjangkau dan berkeadilan bagi masyarakat.
Huda bahkan menyebut bahwa tindakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengirimkan relawan dengan transit di Kuala Lumpur untuk menekan biaya perjalanan menjadi indikasi adanya ketidakberesan dalam tata kelola transportasi udara.
“Fenomena relawan kesehatan yang harus ‘transit’ di Malaysia untuk menuju Aceh atau Medan karena harga tiket pesawat yang lebih murah merupakan anomali transportasi yang memprihatinkan kita semua,” kata Huda kepada wartawan.
“Fakta itu menunjukkan jika ada yang salah dalam pengelolaan transportasi udara kita,” dia menambahkan.
***
Selengkapnya klik di
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
