Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta agar Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tahun 2026 ini tak cuma sekadar seremoni.
Saleh minta Kemenpar mengubah kerja-kerja yang bersifat seremonial menjadi kerja yang lebih substansial.
Dia menilai bahwa banyak memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang ditandatangani Kementerian Pariwisata dengan kementerian-kementerian lain yang belum dilaporkan ke DPR.
Saleh menilai, kerja-kerja yang dilakukan Kemenpar tersebut harus diperuntukkan demi kesejahteraan rakyat.
“Itu bagus, tapi tentu harus ada hasilnya karena anggaran (Kemenpar) Rp1,8 triliun, itu bukan punya Kementerian Pariwisata tapi punya rakyat Indonesia. Betul ya? Bukan untuk seremonial,” kata anggota DPR dari PAN itu saat rapat bersama Menteri Pariwisata di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Dia juga meminta Kemenpar untuk memberitahukan sejumlah kegiatan-kegiatan di daerah-daerah terkait wisata. Menurut dia, Komisi VII DPR siap turut berkunjung ke daerah dengan biaya dari DPR sendiri jika ada kegiatan Kemenpar di daerah.
Dalam kesempatan itu, dia pun mengundang Kemenpar untuk rapat mengevaluasi kinerja selama setahun sebelumnya. Selain itu, dia juga ingin mengetahui rencana program kerja Kemenpar untuk tahun 2026.
Menurut Saleh, kerja yang dilakukan pada sektor pariwisata bukan hanya tugas dari Kemenpar, melainkan juga tugas dari anggota DPR RI sebagai pengawas dan pengawal program yang dilaksanakan pemerintah.
Seperti diketahui, Kemenpar merupakan kementerian terbesar kedua yang menjadi mitra dari Komisi VII DPR RI, setelah Kementerian Perindustrian.
Di sisi lain, Saleh pun mengatakan anggaran pemerintah daerah saat ini dipotong untuk 2026. Maka dari itu, dia menginginkan ada sesuatu yang besar dari Kemenpar demi mendorong perekonomian rakyat.
“Makanya kami harus tentu konsisten mengawal itu supaya kita sama-sama ada prestasi lah dalam rangka mewujudkan pengabdian konkrit kita bagi bangsa dan negara kita,” katanya.
