Yogyakarta, yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia, kewalahan mengatasi masalah sampah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq turun tangan.
Sampah berserakan di tempat umum, seperti jalanan, taman, dan objek wisata menjadi pemandangan Yogyakarta sejak TPA Piyungan ditutup pada 2023. Kendati telah dilakukan berbagai upaya, di antaranya penutupan 343 tempat pemrosesan sampah akhir yang melakukan open dumping, permasalahan sampah di Yogyakarta belum dapat diselesaikan secara tuntas.
“Permasalahan sampah juga relatif tidak sederhana, karena kebetulan wilayah Yogyakarta (DIY) ini juga menjadi hilir sampah,” kata Hanif di sela kunjungan kerja di Embung Wukirsari 2 Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dikutip dari infoJateng.
Hanif mengatakan sudah berkomunikasi dengan Bupati Bantul bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penanganan sampah harus dilakukan bersama-sama pemerintah daerah.
“Sesuai arahan Presiden, penanganan sampah sampah bisa dilakukan secara kerja sama antara beberapa bupati di bawah koordinator dengan Bapak Gubernur,” katanya.
Menteri LH mengatakan sampah dengan timbunan harian mencapai 1.000 ton akan ditangani langsung oleh Presiden melalui Menteri Lingkungan Hidup dan beberapa menteri terkait melalui waste to energy.
“Jadi, sampahnya akan dijadikan energi untuk mengurangi tekanan lingkungan,” katanya.
Dengan demikian energi dari sampah tersebut akan disubsidi oleh pemerintah, sehingga masuk di dalam jajaran on grid dari PLN.
“Sehingga, tahapan-tahapan yang dulu rumit, Pak Presiden minta dipotong semua regulasinya, prosesnya dipercepat, kemudian langsung oleh presiden, saya tidak ingin mendahului,” kata dia.
Sehari sebelumnya, Hanif mengatakan bakal mengirim tim untuk melakukan penyelidikan sampah di Yogyakarta. Langkah itu ditempuh menyusul masalah sampah Jogja yang tak kunjung usai. Bahkan, KemenLH belum memiliki rencana ke mana sampah-sampah dari Jogja itu dibuang.
Hanif mengatakan masalah sampah ini perlu jadi perhatian banyak pihak termasuk masyarakat. Dia mengajak masyarakat untuk menggencarkan pengolahan sampah mandiri sebelum dibuang ke TPA.
Keluhan soal sampah itu sudah diutarakan oleh PHRI Yogyakarta sejak 2023. Kala itu, Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono mengatakan turis asing yang menyukai aktivitas jalan kaki untuk mengelilingi Yogyakarta terganggu karena jalanan di Kota Budaya itu berbau tak sedap dan banyak lalat.
Setahun kemudian, pada 2024, keluhan tersebut masih muncul. Pada Juni 2024, DPD Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) DIY menyampaikan beberapa wisatawan mancanegara (Wisman) yang mempertanyakan tumpukan sampah di pinggir jalan.
