Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati menegaskan pihaknya tidak mendukung pembangunan ratusan vila di pulau Padar, Taman Nasional Komodo.
Keponakan dari presiden Prabowo ini menilai pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur itu justru akan mengganggu masyarakat lokal.
“Sektor pariwisata Indonesia memang masih butuh perkembangan karena masih kalah bersaing dengan Malaysia dan Thailand, namun kami tidak ingin pembangunan pariwisata justru mengganggu area masyarakat lokal. Kami sepakat tidak dilakukan di Pulau Padar itu sendiri. Jadi, memang sebisanya lebih mendekat kepada Labuan Bajo,” kata Rahayu, seperti dilansir dari Antara, Selasa (12/8/2025).
Rahayu mengatakan masalah tersebut sudah dikomunikasikan kepada Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Pariwisata, menurut dia, izin pembangunan di Pulau Padar itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu.
Rahayu pun mendorong agar izin pembangunan di wilayah tersebut untuk dikaji ulang. Menurut dia, pembangunan sektor pariwisata harus tetap memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat lokal.
Menurut dia, sektor pariwisata harus membantu pertumbuhan ekonomi yang memberi dampak kepada masyarakat lokal. Selain itu, dia ingin agar sektor pariwisata juga menimbulkan perputaran ekonomi bukan hanya di dalam negeri saja, melainkan juga dari luar negeri.
“Harus ada peninjauan ulang dari segi Pemprov, Pemda, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata dan yang lain-lain, supaya betul-betul menghadirkan sesuatu yang bisa disepakati oleh semua pihak,” ujar dia menambahkan.
Selain anggota DPR, banyak pihak lain yang menolak wacana pembangunan ratusan vila dan sarana pariwisata lainnya di pulau Padar, termasuk PHRI dan asosiasi pariwisata lainnya.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Manggarai Barat menentang rencana investor membangun ratusan vila, restoran, hingga spa di Pulau Padar karena dinilai bisa menurunkan tingkat hunian kamar (okupansi) hotel di daratan Labuan Bajo.
“Ketika dalam kawasan inti (TNK) dibangun hotel, otomatis tingkat hunian hotel di Labuan Bajo akan menurun drastis, juga angkutan wisata laut ikut menurun,” kata Ketua PHRI Manggarai Barat Silvester Wanggel.
Sebelumnya diberitakan, PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) akan membangun 619 unit fasilitas, sarana dan prasarana (sarpras) wisata di Pulau Padar. Fasilitas itu terdiri dari 448 unit vila, serta sisanya restoran, gym, spa, kapel untuk pernikahan, dan fasilitas lainnya.
PT KWE mendapat izin selama 55 tahun untuk mengelola sarana wisata alam di Pulau Padar. Izin yang diperoleh tahun 2014 itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.796/Menhut-I/2014 tanggal 23 September 2024.
PT KWE diberikan izin usaha penyediaan sarana wisata alam pada kawasan seluas 274,13 hektare (Ha) atau 19,5 % dari total luas Pulau Padar 1.400,36 Ha.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
