Menjelang libur panjang akhir pekan ini, Kementerian Pariwisata telah memberikan kepada seluruh instansi di sektor pariwisata untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti praktik pungli di destinasi wisata.
Arahan tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat melakukan pengecekan kesiapan Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (24/6/2025). Ia menjelaskan telah menyebarluaskan arahan tersebut kepada pihak-pihak terkait, termasuk juga ke pihak kepolisian.
“Memang ini isu yang penting untuk kita berantas, hari Senin kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan semua kepala daerah, provinsi, kabupaten/kota, dan dinas pariwisata untuk mensosialisasikan salah satu isu adalah mengantisipasi adanya pungutan liar. Hal itu harus dihindari dan mereka sudah kami sampaikan dan juga berkoordinasi dengan kepolisan setempat untuk menangani hal-hal seperti ini,” kata Widi.
Merinci arahan tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, menjabarkan dalam surat edaran yang telah diberikan terdapat 22 modul terkait penyelenggaraan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
“Jadi modul yang menonjol berkaitan dengan isu pungutan liar itu bisa dirujuk dengan namanya pedoman pengelolaan pengunjung atau visitor management,” jelas Hariyanto.
Kemudian, dalam modul itu dijelaskan juga tentang pengelola wisata harus memperhatikan kemungkinan terjadinya penumpukan wisatawan. Lalu, dari masalah keamanannya, hingga penanganan lainnya terkait pengelolaan tempat wisata.
“Dan di situ mengatur, mengarahkan pengelola destinasi wisata untuk bagaimana pengunjung termasuk flow ke dalam tempat wisata, kemudian bagaimana tadi sistem ticketing-nya, bagaimana nanti petugas yang mengelola itu, semua ada di (modul) sana,” lanjutnya.
Dari surat edaran dan modul yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata itu sebagai upaya untuk memperlancar pola pariwisata yang ada di Indonesia, termasuk saat libur panjang pada pekan ini. Dan terkait pungutan liar itu, Kementerian Pariwisata juga mempunyai tempat pelaporan online.
Sehingga data dan informasi terbaru dari tiap-tiap wilayah di Indonesia, Kementerian Pariwisata mengklaim pihaknya selalu terupdate tentang perkembangan situasi di tempat wisatanya. Dengan adanya berbagai kemudahan dan acuan pengelolaan, wilayah-wilayah di Indonesia akan menjadi lebih mudah untuk menjalakan ekosistem pariwisata.
“Jadi dengan komunikasi seperti itu hampir setiap saat kita mendapatkan update, bukan saja penyikapan tetapi juga kesiapan destinasi-destinasi seluruh Indonesia menghadapi liburan sekolah ini. Dan treatment-nya sama, setiap menghadapi momentum-momentum spesial, kita sebutnya momentum spesial seperti Nataru, liburan sekolah, dan sebagainya itu relatif mereka sudah mengantisipasi, sudah punya rujukan yang bisa dijadikan acuan,” lengkapnya.
