Morowali menjadi sorotan publik setelah muncul perdebatan soal keberadaan bandara di wilayah tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa bandara Morowali sama saja dengan bandara udara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Betulkah?
Melansir situs Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Hubud), Morowali di Sulawesi Tengah memiliki dua bandara yang beroperasi, yaitu Bandara Udara Maleo dan Bandara IMIP.
Bandara Udara Maleo terletak di Desa Umbele, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pemerintah secara resmi membangun Bandara Maleo untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Morowali. Bandara di Molowari ini diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada 23 Desember 2018.
Peta Morowali (GMaps)
Bandara Udara Maleo berada di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan dan menjadi bandara publik yang melayani masyarakat umum. Sementara itu, Bandara IMIP berstatus bandara khusus yang dikelola oleh perusahaan untuk kepentingan operasional industri.
Selain Bandara Udara Maleo, Morowali juga memiliki bandara lain yang berada di kawasan industri PT IMIP. Bandara itu berstatus bandara khusus dan dikelola perusahaan, bukan pemerintah.
Bandara IMIP diklaim dibangun untuk mendukung mobilitas tenaga kerja, logistik industri, serta operasional internal perusahaan. Karena sifatnya privat, bandara itu memiliki aturan penggunaan terbatas dan tidak melayani penerbangan komersial umum.
Bandara IMIP merupakan bandara legal yang memiliki izin resmi dari pemerintah untuk beroperasi.
“Bandara khusus IMIP terdaftar di Kemenhub yang pengelolaannya diatur oleh UU No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan,” ujar Head of Media Relations PT IMIP Dedi Kurniawan, Rabu (27/11/2025) dikutip dari CNN.
Meskipun terdaftar, bandara ini dikritik karena beroperasi tanpa petugas negara, tidak ada Imigrasi, bea cukai, dan pengawasan negara secara rutin.
Fakta itu, menjelaskan bahwa Bandara Udara Morowali dan Bandara IMIP merupakan dua bandara yang berbeda.
Mengutip infonews, Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman mengimbau publik untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan mencerna informasi. Andy berharap semua pihak selalu mengecek ulang informasi yang beredar.
“Dari banjir informasi yang kita terima setiap hari, ada saja terselip hoax atau fitnah. Jangan mudah termakan. Mengecek ulang selalu perlu dilakukan,” kata Andy.
Isu mengenai Bandara IMIP mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengkritik keberadaan bandara tersebut. Dia menegaskan pemerintah tak akan membiarkan kawasan industri itu beroperasi seolah menjadi negara dalam negara.
Pernyataan itu disampaikan Sjafrie setelah menghadiri Latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI di kawasan Bandara PT IMIP, Morowali, 19-20 November 2025.
“Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik,” kata Sjafrie seperti dikutip dari Instagram Kemenhan RI, Kamis (20/11).
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Sjafrie menegaskan bandara yang tidak memiliki perangkat negara rawan memberi ancaman terhadap kedaulatan negara.
“Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi,” kata Sjafrie, dikutip dari CNN.
Ia juga mengatakan Kemenhan akan segera mengevaluasi masalah ini untuk mencegah ancaman kedaulatan yang mungkin terjadi.
