Keluhan soal mahalnya tiket pesawat domestik bukan hal baru. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengungkapkan ada empat komponen utama yang membuat maskapai nasional sulit bersaing dan berdampak langsung pada mahalnya harga tiket.
Sejak 2024, wisatawan hingga pelaku usaha terus menyoroti harga penerbangan dalam negeri yang kerap lebih mahal dibandingkan rute internasional jarak dekat, seperti Jakarta-Kuala Lumpur.
Kondisi itu menjadi perhatian kembali setelah Menteri Kesehatan Budi Sadikin bercerita soal tiket pesawat Jakarta-Aceh mahal saat mengirimkan relawan Kementerian Kesehatan. Dia pun akhirnya menerbangkan relawan melalui Kuala Lumpur, kemudian disambung ke Medan dan Aceh.
Huda mengungkapkan ada empat komponen utama yang membuat maskapai nasional sulit bersaing dan berdampak langsung pada mahalnya harga tiket.
“Pertama adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Indonesia termasuk sedikit negara di dunia yang masih mengenakan PPN 11% untuk tiket pesawat rute domestik, sementara penerbangan internasional justru bebas PPN. Kondisi ini membuat tiket Jakarta-Medan bisa lebih mahal dibanding Jakarta-Kuala Lumpur,” kata Huda dikutip dari infoNews, Selasa (13/1/2025).
Kedua, bea masuk suku cadang pesawat. Huda menjelaskan sekitar 70% biaya perawatan pesawat (maintenance, repair, and overhaul/MRO) masih bergantung pada komponen impor. Beban pajak dan bea masuk ini secara signifikan meningkatkan biaya operasional maskapai.
Ketiga adalah harga avtur. Bahan bakar pesawat menyumbang sekitar 30-40% dari total biaya operasional maskapai. Minimnya kompetisi penyedia avtur di bandara-bandara besar membuat harga avtur di Indonesia sulit menyaingi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
“Keempat, biaya layanan bandara yang langsung dibebankan ke harga tiket. Komponen ini turut membuat harga tiket semakin melambung, terutama pada rute-rute padat penumpang,” dia.
Akumulasi empat faktor tersebut membuat harga tiket domestik sulit turun, meski permintaan perjalanan udara terus meningkat, baik untuk pariwisata, logistik, maupun kebutuhan sosial seperti penanganan bencana.
Secara keseluruhan Hadi menilai langkah untuk mengirim relawan kemenkes melalui Kuala Lumpur menunjukkan adanya kesalahan dalam tata kelola transportasi udara.
“Fenomena relawan kesehatan yang harus ‘transit’ di Malaysia untuk menuju Aceh atau Medan karena harga tiket pesawat yang lebih murah merupakan anomali transportasi yang memprihatinkan kita semua,” kata Huda kepada wartawan.
***
Selengkapnya klik di
