UNESCO mengancam bakal mencabut status Geopark Kaldera Toba. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merespons dengan mengajak bicara General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark (UGGp), Dr Azizul Kholis.
Dalam pertemuan itu, Azizul memaparkan kronologi serta perkembangan terbaru terkait status tersebut. Azizul mengatakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk melakukan pembenahan, dengan asesmen ulang dari UNESCO yang dijadwalkan pada 15 Juli 2025.
Azizul optimistis masalah itu bisa diatasi lewat kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Gubernur Sumatera Utara telah memberi perhatian besar untuk mengembalikan status green card,” ujar Azizul dalam rilis kepada infotravel, Jumat (16/5/2025).
Ya, Geopark Kaldera Toba diganjar ‘yellow card’ dalam pertemuan UNESCO Global Geopark di Maroko, September 2023. Status itu menandakan sejumlah standar belum terpenuhi. Selain Toba, beberapa geopark lain juga mendapat kartu kuning serupa, termasuk dari China, Prancis, Italia, dan Peru.
Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memenuhi rekomendasi UNESCO.
“Geopark Kaldera Toba punya potensi luar biasa sebagai destinasi berkelanjutan. Tapi harus dikelola sesuai standar internasional,” kata dia.
Kemenpar juga telah intensif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai ketua badan pengelola geopark. Sejumlah perbaikan yang diminta UNESCO meliputi peningkatan interpretasi warisan geologi, identifikasi warisan budaya dan alam, visibilitas geopark, serta penguatan jejaring dan pelatihan.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Status geopark global membawa tanggung jawab besar. Kami akan terus mendampingi Pemprov Sumut dan badan pengelola agar seluruh rekomendasi UNESCO dapat dipenuhi,” kata dia.
Kemenpar juga menekankan pentingnya pengelolaan geopark yang berkelanjutan, tidak hanya untuk menjaga status internasional, tetapi juga untuk memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal dan sektor pariwisata nasional.
Kemenpar juga mendukung Geopark Kaldera Toba sebagai destinasi wisata. Kemenpar memberikan dukungan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 sebesar Rp 56,6 miliar dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM, koordinasi teknis, dan revitalisasi geosite seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.
Alokasi dana tersebut terdistribusi kedelapan kabupaten yang berlokasi di kawasan Danau Toba, peruntukannya sebagai dukungan pembangunan infrastruktur fisik maupun kegiatan nonfisik untuk menunjang pengembangan Danau Toba (termasuk di dalamnya 16 geosites Geopark Kaldera Toba) sebagai destinasi wisata.
Kedelapan Kabupaten di kawasan Danau Toba yang menerima DAK adalah sebagai berikut:
1. Dairi
2. Karo
3. Simalungun
4. Tapanuli Utara
5. Toba
6. Pakpak Bharat
7. Humbang Hasundutan
8. Samosir
