Mengubah prinsip pariwisata biasa menjadi pariwisata berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara mendadak, perlu ada tahapan demi tahapan. Kementerian Pariwisata menunggu arahan detail dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Asisten Deputi Bidang Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata, Amnu Fuadiy, dalam workshop ‘Empowering Sustainable Tourism: Integrating Blue, Green, and Circular Economy (BGEC) in Tourism Operations’ yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata di Hotel Central Park, Jakarta, Selasa (26/8/2025) mengatakan banyak poin yang harus dipenuhi agar pariwisata memenuhi predikat pariwisata berkelanjutan.
Dia bilang poin-poin itu tidak bisa dilakukan secara mendadak, karena dikhawatirkan industrinya belum siap.
“Jadi bagaimana industri ini, khususnya akomodasi perhotelan itu mengelola limbahnya, mulai dari air, udara, energi, B3 itu dikelola dengan baik dan mereka akan ada penilaiannya dari Kementerian Pariwisata. Mana yang kelihatan proper menilai pengelolaan sampah dan limbah di hotel itu nanti akan ada predikatnya,” kata Amnu.
Amnu juga menjelaskan predikat-predikat itu seperti hijau, biru, merah, dan hitam. Jika dalam hasil surveynya nanti terdapat predikat merah, maka harus ada pembenahan agar predikat itu berubah menjadi predikat yang lebih baik.
“Itulah yang menjadi PR kita untuk mendorong mereka percepatan dalam pengelolaan limbah, foood waste di lingkungan hotel supaya berpredikat hijau,” kata dia lagi.
Amnu bilang belum ada kewajiban apa yang harus dilakukan agar mendapatkan predikat tersebut. Saat ini, Kemenpar masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) setelah melakukan sosialisasi.
“Karena kita tidak ingin juga industri merasa terkejut dalam kondisi pasar yang masih belum stabil, ekonomi belum stabil. Kemudian di sisi lain dipaksa untuk bisa menerapkan, tapi prinsipnya masing-masing harus seimbang, sosialisasi, kampanye yang masif tadi sehingga membuat kesadaran yang tinggi baru kita bisa tetapkan mandatory-nya,” ujar Amnu.
Kemudian, Perencana Ahli Pertama/Associate Planer Bappenas, Abdurachman Rafi, menyampaikan dalam mendorong penerapan sustainable tourism dan high quality tourism ada beberapa upaya yang harus dicapai.
“Kita juga mendorong pengembangan rantai pasik dan industri pariwisata yang inklusif, di mana kita ingin melibatkan penggunaan produk-produk lokal di dalam pelaksanaan atau implementasi industri pariwisata. Sehingga kita harapkan industri pariwisata di destinasi wisata dapat berkolaborasi dengan rantai pasok lokal,” ujar Rafi dalam kesempatan yang sama.
“Blue Green Circular Economy ini yang telah kita sampaikan dan memang kita mendorong bahwa circular saja tidak cukup, green saja tidak cukup. Karena Indonesia negara bahari kita juga mendorong adanya penerapan blue economy, dengan fokus juga kepada sumber-sumber daya produktif, terutama jasa pariwisata yang memanfaatkan kelestarian alam di laut atau di pantai, dan juga sumber daya yang ada di perairan,” kata dia.
Selain itu, Indonesia Quality Tourism Fund yang merupakan dana lestari yang berguna untuk modal bagi industri pariwisata dalam penerapan sustainable tourism dan high quality tourism. Kemudian, penguatan sumber daya manusia.
