Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat bicara terkait isu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang akan melepas saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka. Ia menegaskan tidak ada rencana penjualan saham, melainkan opsi skema tukar guling aset (ruislag) dengan pemerintah pusat.
Dedi menjelaskan wacana tersebut muncul dari pembahasan bersama pemerintah pusat. Hal ini didasari oleh beban fiskal berat bagi APBD Jabar setiap tahunnya untuk menopang operasional BIJB Kertajati.
“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional,” kata Dedi, Jumat (23/1/2026).
Opsi yang ditawarkan Pemprov Jabar adalah skema tukar guling aset. Pemprov Jabar mengusulkan agar aset Bandara Husein Sastranegara, kawasan PT Dirgantara Indonesia (PT DI), dan sekitarnya diserahkan ke daerah, sementara BIJB Kertajati menjadi aset pemerintah pusat.
“Opsi saya adalah tukar aset. Husein, PT DI, dan sekitarnya diserahkan ke Pemprov, sedangkan Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat,” ujar Dedi.
Dengan mengelola Bandara Husein Sastranegara, Pemprov Jabar menilai pengembangan dapat dipacu lebih cepat karena infrastruktur dan pasarnya sudah terbentuk. “Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai,” jelasnya.
Dedi kembali menegaskan skema ini murni tukar guling, bukan penjualan. “Bukan jual aset, tapi tukar. Jadi kita mengelola Husein, Kertajati diserahkan ke pusat,” tegasnya.
Terkait perbedaan nilai aset antara BIJB Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara, Dedi menyebut hal itu bisa diselesaikan melalui mekanisme penilaian (appraisal*). “Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat *appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah,” ucapnya.
Saat ditanya kapan rencana tersebut direalisasikan, Dedi menyatakan masih menunggu keputusan pemerintah pusat. “Saya menunggu pusat. Namun dari Mensesneg sudah ada sinyal, saya sudah diminta bertemu dengan salah satu direktur di sana,” pungkasnya.
—
Artikel ini sudah tayang di infoJabar. Baca selengkapnya .
