Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait mahalnya harga tiket penerbangan Jakarta-Aceh. Huda menilai situasi itu terjadi akibat salah kelola transportasi udara.
“Fenomena relawan kesehatan yang harus ‘transit’ di Malaysia untuk menuju Aceh atau Medan karena harga tiket pesawat yang lebih murah merupakan anomali transportasi yang memprihatinkan kita semua,” kata Huda kepada wartawan, Selasa (13/1/2026), dikutip dari infoNews.
“Fakta itu menunjukkan jika ada yang salah dalam pengelolaan transportasi udara kita,” dia menambahkan.
Huda mengatakan tarif mahal tiket penerbangan Indonesia itu membuat bisnis penerbangan Tanah Air sulit bersaing dengan negara-negara lain yang menawarkan harga lebih murah.
Pria yang juga menjabat sebagai ketua DPP PKB itu menyebut kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi karena wilayah geografis RI berupa kepulauan yang membutuhkan penerbangan.
“Padahal, seharusnya, dengan wilayah geografis kita yang berupa kepulauan, transportasi udara harusnya menjadi tulang punggung bagi pergerakan ekonomi dan sosial kita. Ironisnya justru bisnis penerbangan kita sulit bersaing dibandingkan dengan negara-negara lain,” kata dia.
Huda menilai ada empat komponen yang membuat maskapai nasional sulit bersaing dengan negara lain. Salah satunya terkait pajak yang dikenakan untuk tiket pesawat rute domestik.
“Indonesia adalah sedikit negara di dunia yang mengenakan PPN 11% untuk tiket pesawat rute domestik. Sementara itu, rute internasional justru tidak dikenakan PPN. Hal inilah yang menjelaskan mengapa tiket pesawat Jakarta-Medan jauh lebih mahal daripada Jakarta-Kuala Lumpur,” kata dia.
Dia juga menyoroti beban pajak impor suku cadang pesawat. Huda menyebut ada sekitar 70% biaya pemeliharaan pesawat (maintenance, repair dan overhaul) dilakukan dengan suku cadang impor.
Dia menilai bea masuk untuk suku cadang pesawat meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Huda juga menyinggung soal harga avtur di Indonesia.
“Harga avtur di Indonesia menyumbang sekitar 30-40% dari total biaya operasional maskapai. Kurangnya kompetisi dalam penyediaan avtur di bandara-bandara besar membuat harga bahan bakar kita sulit menyamai harga di Singapura atau Malaysia,” kata dia.
“Keempat adanya biaya layanan bandara yang beban langsung pada komponen harga tiket yang dibayar konsumen,” dia menambahkan.
Komisi V DPR disebut sudah meminta pemerintah untuk melakukan berbagai terobosan untuk menekan harga tiket pesawat domestik. Dia menyebut semestinya pemerintah bisa menghapus PPN tiket domestik hingga memberi ruang bagi penyedia avtur swasta.
“Melakukan relaksasi bea masuk suku cadang pesawat, membuka ruang bagi penyedia avtur dari swasta hingga evaluasi tarif batas atas harga tiket untuk melindungi konsumen,” kata dia.
“Jika ini dilakukan maka kami yakin industri transportasi udara akan tumbuh dan memberikan multiplier effect yang luar biasa baik di sektor ekonomi, pariwisata, hingga sosial,” dia menegaskan.
Dia menilai jika hal itu bisa dilakukan maka pergerakan wisatawan nusantara juga akan meningkat. Selain itu, aksi tanggap untuk membantu ke korban bencana juga mudah untuk dilakukan.
Ya, harga tiket pesawat mahal itu mencuat jauh sebelum Menkes Budi menyampaikan mahalnya tiket penerbangan Jakarta-Aceh.
Wisatawan mengeluhkan harga tiket domestik begitu mahal sejak 2024. Padahal di saat bersamaan Kementerian Pariwisata mengampanyekan wisata di Indonesia saja.
“Penurunan tiket sebesar 20% misalnya diprediksi meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara (wisnu) hingga 30-35%. Penurunan harga operasional pesawat otomatis menurunkan tarif kargo udara, yang krusial bagi perdagangan e-commerce dan pengiriman bahan pangan segar antar pulau,” ujar Huda.
“Logistik yang murah membantu menekan angka inflasi di daerah-daerah terpencil yang bergantung pada pasokan udara. Selain itu respons bencana yang cepat seperti kasus relawan Aceh, biaya yang rendah memungkinkan mobilisasi tenaga ahli dan bantuan dalam jumlah besar tanpa terkendala anggaran,” dia menegaskan.
***
Selengkapnya klik
Huda menilai ada empat komponen yang membuat maskapai nasional sulit bersaing dengan negara lain. Salah satunya terkait pajak yang dikenakan untuk tiket pesawat rute domestik.
“Indonesia adalah sedikit negara di dunia yang mengenakan PPN 11% untuk tiket pesawat rute domestik. Sementara itu, rute internasional justru tidak dikenakan PPN. Hal inilah yang menjelaskan mengapa tiket pesawat Jakarta-Medan jauh lebih mahal daripada Jakarta-Kuala Lumpur,” kata dia.
Dia juga menyoroti beban pajak impor suku cadang pesawat. Huda menyebut ada sekitar 70% biaya pemeliharaan pesawat (maintenance, repair dan overhaul) dilakukan dengan suku cadang impor.
Dia menilai bea masuk untuk suku cadang pesawat meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Huda juga menyinggung soal harga avtur di Indonesia.
“Harga avtur di Indonesia menyumbang sekitar 30-40% dari total biaya operasional maskapai. Kurangnya kompetisi dalam penyediaan avtur di bandara-bandara besar membuat harga bahan bakar kita sulit menyamai harga di Singapura atau Malaysia,” kata dia.
“Keempat adanya biaya layanan bandara yang beban langsung pada komponen harga tiket yang dibayar konsumen,” dia menambahkan.
Komisi V DPR disebut sudah meminta pemerintah untuk melakukan berbagai terobosan untuk menekan harga tiket pesawat domestik. Dia menyebut semestinya pemerintah bisa menghapus PPN tiket domestik hingga memberi ruang bagi penyedia avtur swasta.
“Melakukan relaksasi bea masuk suku cadang pesawat, membuka ruang bagi penyedia avtur dari swasta hingga evaluasi tarif batas atas harga tiket untuk melindungi konsumen,” kata dia.
“Jika ini dilakukan maka kami yakin industri transportasi udara akan tumbuh dan memberikan multiplier effect yang luar biasa baik di sektor ekonomi, pariwisata, hingga sosial,” dia menegaskan.
Dia menilai jika hal itu bisa dilakukan maka pergerakan wisatawan nusantara juga akan meningkat. Selain itu, aksi tanggap untuk membantu ke korban bencana juga mudah untuk dilakukan.
Ya, harga tiket pesawat mahal itu mencuat jauh sebelum Menkes Budi menyampaikan mahalnya tiket penerbangan Jakarta-Aceh.
Wisatawan mengeluhkan harga tiket domestik begitu mahal sejak 2024. Padahal di saat bersamaan Kementerian Pariwisata mengampanyekan wisata di Indonesia saja.
“Penurunan tiket sebesar 20% misalnya diprediksi meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara (wisnu) hingga 30-35%. Penurunan harga operasional pesawat otomatis menurunkan tarif kargo udara, yang krusial bagi perdagangan e-commerce dan pengiriman bahan pangan segar antar pulau,” ujar Huda.
“Logistik yang murah membantu menekan angka inflasi di daerah-daerah terpencil yang bergantung pada pasokan udara. Selain itu respons bencana yang cepat seperti kasus relawan Aceh, biaya yang rendah memungkinkan mobilisasi tenaga ahli dan bantuan dalam jumlah besar tanpa terkendala anggaran,” dia menegaskan.
***
Selengkapnya klik
