Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) menilai kebijakan larangan study tour Gubernur Dedi Mulyadi membuatnya layak dicopot. Apa kata DPRD Jabar?
Kebijakan melarang study tour yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dinilai telah membawa dampak serius bagi ekonomi masyarakat, terutama sektor pariwisata.
Kebijakan berupa surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tertanggal 6 Mei 2025 itu justru membuat pelaku usaha wisata di Jabar terpuruk.
“Pelaku usaha kepariwisataan Jabar banyak yang terkapar karena sepinya order pesanan segmen layanan kepariwisataan dan wisata edukasi sekolah di Jabar dan efek boikot sekolah luar Jabar ke Jabar yang berdampak juga pada usaha penginapan dan UMKM, sektor pariwisata lainnya di Jabar,” ucap Herdis perwakilan SP3JB, Rabu (27/8/2025).
Data SP3JB mencatat, hingga 1 Agustus 2025 setidaknya 2.552 pekerja pariwisata terkena PHK. Angka itu kini melonjak menjadi lebih dari 5.000 pekerja yang kehilangan pekerjaan.
“Pengangguran para pekerja pariwisata Jabar yang naik tajam akibat sepinya order tersebut dan menimbulkan dampak serius yaitu terjadinya PHK masif terhadap para pekerja dan kemiskinan pekerja beserta keluarganya,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menilai wacana pemakzulan Gubernur Dedi Mulyadi akibat kebijakan melarang study tour itu disebut terlalu jauh.
Menurutnya, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk memakzulkan seorang gubernur hanya karena kebijakan dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 45/PK.03.03/KESRA.
“Ya apa salahnya gubernur, gak ada yang salah sebenarnya kalau dari sisi pasal-pasal yang berkaitan dengan pemakzulan. Kan tidak ada aturan yang dilanggar,” kata Ono, Rabu (27/8/2025).
Ono menegaskan, kebijakan larangan perjalanan wisata sekolah yang tertuang dalam SE tersebut justru bertujuan meringankan beban orang tua siswa meski kebijakan itu diakui Ono berimbas pada sektor pariwisata.
Namun begitu, Ono meminta data yang lebih terperinci soap dampak dari kebijakan pariwisata itu agar persoalan ini bisa didiskusikan secara objektif.
“Data ini mulai dari berapa perusahaan otobus yang bangkrut, pekerja yang kehilangan profesinya, hingga sektor perhotelan dan kuliner yang omzetnya turun lantaran kebijakan itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Jabar siap menindaklanjuti laporan tersebut jika memang disertai bukti yang valid. Menurutnya, data yang lengkap akan membantu dewan dalam menindaklanjuti persoalan dengan pihak terkait.
“Kami mengharapkan ada informasi yang lengkap juga ditujukan kepada DPRD sehingga kalau itu dilakukan paling tidak DPRD bisa merespon itu dengan mendiskusikan ini kepada OPD yang bersangkutan misalnya dinas pariwisata, dinas pendidikan bahkan misalnya langsung dengan gubernur,” jelas Ono.
——–
Artikel ini telah naik di
DPRD Jawa Barat Buka Suara
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menilai wacana pemakzulan Gubernur Dedi Mulyadi akibat kebijakan melarang study tour itu disebut terlalu jauh.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Menurutnya, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk memakzulkan seorang gubernur hanya karena kebijakan dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 45/PK.03.03/KESRA.
“Ya apa salahnya gubernur, gak ada yang salah sebenarnya kalau dari sisi pasal-pasal yang berkaitan dengan pemakzulan. Kan tidak ada aturan yang dilanggar,” kata Ono, Rabu (27/8/2025).
Ono menegaskan, kebijakan larangan perjalanan wisata sekolah yang tertuang dalam SE tersebut justru bertujuan meringankan beban orang tua siswa meski kebijakan itu diakui Ono berimbas pada sektor pariwisata.
Namun begitu, Ono meminta data yang lebih terperinci soap dampak dari kebijakan pariwisata itu agar persoalan ini bisa didiskusikan secara objektif.
“Data ini mulai dari berapa perusahaan otobus yang bangkrut, pekerja yang kehilangan profesinya, hingga sektor perhotelan dan kuliner yang omzetnya turun lantaran kebijakan itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Jabar siap menindaklanjuti laporan tersebut jika memang disertai bukti yang valid. Menurutnya, data yang lengkap akan membantu dewan dalam menindaklanjuti persoalan dengan pihak terkait.
“Kami mengharapkan ada informasi yang lengkap juga ditujukan kepada DPRD sehingga kalau itu dilakukan paling tidak DPRD bisa merespon itu dengan mendiskusikan ini kepada OPD yang bersangkutan misalnya dinas pariwisata, dinas pendidikan bahkan misalnya langsung dengan gubernur,” jelas Ono.
——–
Artikel ini telah naik di
