Tambang nikel di Raja Ampat terus menjadi sorotan masyarakat dunia dan internasional. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak lantas mengamankan Raja Ampat dan mengendorkan pengawasan pada fungsinya sebagai kawasan konservasi.
Greenpeace dalam situsnya menjelaskan akan terus mengawasi Raja Ampat dari kemungkinkan eksploitasi tambang. Lembaga nonprofit ini, telah meluncurkan petisi yang ditandatangani 60 orang untuk terus memantau Raja Ampat.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Travel, dalam hal ini merujuk pada wisata alam, saat ini masih dalam posisi aman. Namun seperti dijelaskan Greenpeace, perlindungan dan keamanan para Raja Ampat bisa hilang seiring atensi publik yang terus turun.
Terkait hal ini, publik bisa belajar pada kasus tambang nikel di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku. Produksi nikel meningkat tajam seiring besarnya permintaan global pada mineral ini. Akibatnya, site tambang nikel di Halmahera terus meluas di banyak area.
Pemerintah Provinsi Maluku dalam situsnya menjelaskan dampak tambang nikel pada pulau seluas 17.780 km² ini. Efek buruk tambang nikel yang tidak ramah lingkungan meliputi:
Kondisi Halmahera bisa terjadi di Raja Ampat jika pengawasan dan perlindungan terhadap kehadiran tambang tidak berlangsung terus menerus. Ketika itu terjadi, maka mungkin saja wisata alam Raja Ampat kalah dengan kehadiran tambang.
