Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memperparah banjir dan menurunkan hasil panen masyarakat suku Balik. Meski terdampak, warga tetap berharap proyek IKN berlanjut dan bisa mengangkat budaya dan pariwisata mereka.
Masyarakat adat Balik tinggal di dekat Sungai Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Mereka tinggal sekitar 20 km dari IKN.
Arman, salah satu warga suku Balik yang seorang petani dan nelayan lokal, mengatakan bahwa banjir semakin parah sejak instalasi pengolahan air dibangun di Sungai Sepaku. Akibatnya, hasil panen turun hingga setengahnya.
Dia mengatakan pemerintah pernah berjanji bahwa instalasi baru itu akan menyediakan air bersih untuk warga sekitar IKN. Namun, janji itu tidak pernah terwujud.
“Air itu hanya mengalir ke IKN,” ujar Arman dikutip dari The Guardian, Kamis (31/10/2025).
Dia mengatakan saat ini puluhan keluarga di suku Balik tidak lagi bisa mengambil air langsung dari sungai karena tercemar dan dampak adanya bendungan baru.
Kendati terdampak negatif oleh proyek IKN, yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, dan diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Arman dan warga suku Balik tetap berharap IKN tidak menjadi kota mati. Mereka berharap IKN bisa membawa lebih banyak perhatian terhadap budaya Balik dan pariwisata di wilayah mereka.
“Kalau proyek ini berhenti, kami kehilangan segalanya, tetapi kalau terus berjalan tanpa melibatkan kami, kami juga kehilangan,” kata dia.
Dikutip dari infoFinance, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, optimistis pembangunan IKN berlanjut. Dia mengatakan pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur. Menurutnya, semangat, komitmen, dan arahan Prabowo menjadi pegangan bagi seluruh jajaran Otorita IKN.
“We are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Basuki.
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Disebutkan pula pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan juga melalui investasi dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional.
Oleh Prabowo, IKN juga dimasukkan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Perpers Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN.
Regulasi perpres No 79/2025 itu mencantumkan target IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur memadai.
“Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama,” ujar dia.
