Kubu PB XIV Purbaya melancarkan protes keras ke Menteri Kebudayaan Fadli Zon sampai naik-naik ke atas panggung. Mic sampai dimatikan.
Aksi protes itu terkait penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas Keraton Solo dari Menbud Fadli Zon kepada Mahamenteri KGPA Tedjowulan.
Kubu PB XIV Purbaya yang melayangkan protes ke Fadli Zon itu adalah GKR Panembahan Timoer Rumbay, putri tertua PB XIII. Dia sampai nekat naik ke atas mimbar.
Awalnya, pihak pendukung PB XIV Purbaya hadir saat Wali Kota Solo, Respati Ardi sedang memberikan sambutan. Setelah itu, rombongan tersebut duduk di kursi undangan.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Usai sambutan Wali Kota Solo, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Sesaat setelah sambutan berakhir, GKR Panembahan Timoer Rumbay langsung naik ke mimbar untuk melayangkan protes.
Namun saat dia mulai berbicara, mik (mikrofon) dimatikan. Penyerahan SK kepada Tedjowulan oleh Fadli Zon pun sempat tertunda.
“Assalamualaikum Bapak. Maaf Bapak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Mohon maaf, tolong miknya dinyalakan supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia,” kata GKR Timoer Rumbay yang disambut teriakan dari para undangan yang hadir, Minggu (18/1/2026).
Fadli Zon yang berada di lokasi langsung menghampiri GKR Rumbay. GKR Paku Buwono, istri dari PB XIII, juga sempat berbincang langsung dengan Fadli Zon.
Suasana sempat riuh dengan teriakan para Sentono, Abdi Dalem, dan tamu undangan lainnya. Selain melakukan protes lisan, pihak Purbaya juga membagikan kertas berisi surat keberatan atas SK yang dikeluarkan oleh Fadli Zon.
Meski mendapatkan protes keras, Fadli Zon tetap melanjutkan pemberian SK kepada Tedjowulan. Namun, protes kembali berlanjut tepat saat Fadli Zon hendak menyerahkan surat tersebut.
“Kami berharap pada hari ini Panembahan Agung Tedjowulan yang ditunjuk sebagai pelaksana melalui Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026, bisa menjadi pelaksana yang paripurna dalam memajukan kebudayaan,” ujar Fadli Zon dalam sambutannya, Minggu (18/1/2026).
Fadli Zon menegaskan bahwa dalam upaya memajukan kebudayaan nasional, dibutuhkan kolaborasi antara pihak Keraton dan Pemerintah. Apalagi, menurutnya, negara ikut melakukan intervensi, terutama terkait penggunaan anggaran.
“Dalam rangka melaksanakan pemajuan kebudayaan nasional, diperlukan kolaborasi semua pihak. Negara juga turut campur dan melakukan intervensi, terutama dalam soal dana, karena itu memerlukan pertanggungjawaban. Ada dana APBD yang harus dipertanggungjawabkan melalui Pak Wali Kota, serta dana APBD Provinsi melalui Gubernur,” ungkapnya.
“Jika menggunakan dana APBN, harus dipertanggungjawabkan juga oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, Kementerian PU, dan kementerian terkait lainnya. Dalam waktu dekat, saya kira akan dilakukan serah terima alun-alun yang telah direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk dikelola dengan sebaik-baiknya,” pungkas Fadli Zon.
——-
Artikel ini telah naik di
