Tanggal 8 Juni 2025 diperingati sebagai The World Ocean Day. Izinkan kami menyampaikan kegelisahan kami sebagai warga negara Republik Indonesia, sekaligus mitra pemerintah di sektor wisata selam yang ingin berkolaborasi dan berperan aktif dengan kontribusi nyata untuk membangun dan mengembangkan sektor pariwisata bahari, khususnya di bidang minat khusus ini.
Organisasi kami, perkumpulan pelaku usaha wisata selam Indonesia atau Indonesia Divetourism Company Association (IDCA) adalah organisasi aktif yang bernaung di bawah hukum negara Republik Indonesia yang memiliki visi membangun industri wisata selam yang positif di dalam negeri.
Sejalan dengan Astha Cita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, kami sebagai warga negara Indonesia juga sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan dan masa depan pariwisata berkelanjutan.
Oleh karena itu, kami menaruh keprihatinan yang sangat mendalam atas ancaman serius akibat aktivitas tambang nikel yang saat ini terjadi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Lokasi tambang nikel itu sangat sensitif karena berada di area destinasi selam kelas dunia milik Indonesia yang selama ini selalu kami banggakan.
Sektor pariwisata Indonesia masih mengandalkan daya tariknya pada alam. Data dari Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa lebih dari 60% daya tarik pariwisata Indonesia bersumber dari kekayaan alam. Artinya, kekuatan utama pariwisata nasional kita justru terletak pada alam yang lestari.
Dalam studi yang dilakukan oleh UNDP dan BRIN pendekatan konservasi berbasis masyarakat dan pengembangan ekowisata telan terbukti memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan.
Pada tahun 2024 sebanyak tercatat sedikitnya 30.000 wisatawan mengunjungi Raja Ampat, di mana 70% wisatawan mancanegara menyumbang sekitar Rp 150 milliar per tahun sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten.
Angka ini tentunya tidak dapat diremehkan begitu saja, karena nilai ekonomi Raja Ampat jauh lebih besar dibandingkan angka-angka yang tercatat di permukaan.
Selain itu, Papua telah ditetapkan sebagai provinsi konservasi berdasarkan komitmen para gubernur di Tanah Papua sejak tahun 2018 dan diperkuat dalam sejumlah kebijakan daerah. Maka, segala bentuk pembangunan di kawasan ini sepatutnya tunduk kepada prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.
Di Raja Ampat, berdasarkan data UPTD BLUD Pengelolaan Kawasan Perairan Raja Ampat disebutkan bahwa Kawasan Konservasi Porairan Raja Amat mencakup sekitar 2.000.109 hektar, dengan tujuh zona perlindungan (MPAs) yang dikelola baik nasional maupun daerah, termasuk Selat Dampier, Misool, Kepulauan Ayau-Asia, dan Fam.
Lokasi tambang saat ini memang tidak secara langsung berada di area perlindungan, tetapi berada pada zona kawasan penyangga yang meliputi sekitar Pulau Kawe, Wayag, serta jalur migrasi satwa laut.
Dampak aktivitas pertambangan nikel yang akan menghasilkan tumpukan sedimen sangat berpotensi mengintervensi kawasan perlindungan bagi satwa-satwa laut.
Lumpur tambang nikel akan terbawa arus laut hingga Wayag, mengancam sinar matahari bawah permukaan, merusak terumbu karang, serta habitat penting seperti zona migrasi manta ray di Eagle Rock Dive Site.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Bagi kami sebagai pelaku usaha wisata selam, gambaran dan fakta-fakta tersebut sangat mengerikan. Apalagi jika kami harus berhadapan dengan dunia internasional yang selama ini mengagungkan nama besar Raja Ampat sebagal “The World Class Diving Site in The Coral Triangle”.
Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat secara langsung akan menghancurkan reputasi Indonesia di mata dunia.
Kami menyadari bahwa pembangunan nasional memerlukan strategi multisektor, termasuk pengembangan industri nikel sebagai bagian dari hilirisasi dan transisi energi.
Namun, kami percaya bahwa tidak semua wilayah cocok untuk ditambang. Justru di sinilah pentingnya hadir pendekatan win-win solution antara sektor pertambangan dan pariwisata.
Dengan segala kerendahan dan atas nama hati nurani pelaku usaha wisata selam dan secara tidak langsung mewakili masyarakat Indonesia yang peduli dengan pembangunan secara lestari di Raja Ampat, kami meminta Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk:
1. Segera memerintahkan pencabutan izin lambang di seluruh kawasan Raja Ampat secara permanen, bukan penangguhan sementara untuk kemudian dilakukan penataan ulang wilayah strategis berdasarkan karakteristik dan nilai ekologisnya sesuai keanekaragaman hayati secara jangka panjang dibanding kegiatan tambang yang bersifat destruktif dan bersifat jangka pendek.
2. Perluas perlindungan zona larangan (no take zone) dan zona penyangga atau buffer zone di antara Kawe & Wayag dan legalkan zonasi konservasi nasional yang melarang adanya kegiatan ekstraksi.
3. Dorong ekonomi hijau dan ekowisata berbasis masyarakat lokal, sebagai alternatif nyata dan berniiai jangka panjang.
4. Libatkan masyarakat adat dan nelayan lokal dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan, agar pembangunan benar bear inklusif dan berkelanjutan.
Kami yakin Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang selama ini meletakkan nafas pemerintahan yang adil dan kerakyatan bisa sangat memahami bahwa pembangunan tidak bisa mengorbankan aset alam dan budaya yang tak ternilai.
Demi keadilan dan reputasi negara ini, pembatalan izin tambang di Raja Ampat, penataan ulang zona strategis, dan penguatan tata kelola konservasi akan menjadi teladan bagi dunia: bahwa Indonesia bisa memimpin pembangunan hijau yang adil, lestari, dan berpihak kepada rakyat.
Atas perhatian dan kesungguhan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya.
Salam hormat.
——-
Ketua Umum Indonesia Dive-tourism Company Association (IDCA)/ Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia Ebram Harimurti & Sekjen IDCA Rani Hernanda.
