Bisnis perhotelan di Jawa Timur lesu sejak kebijakan efisiensi 2025, dengan okupansi rata-rata 40%. Event pemerintah dan libur panjang jadi penyelamat sementara.
Data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur menunjukkan okupansi hotel di Jatim bergantung pada event pemerintah dan libur panjang.
Ketua PHRI Jawa Timur Dwi Cahyono mengatakan, kondisi perhotelan di Jatim tidak seburuk di DKI Jakarta. Meski okupansi tidak setinggi sebelum adanya kebijakan efisiensi.
“Kalau Jatim mungkin tidak sebabak-belur Jakarta. Jadi untuk efisiensi ini kami sekarang ini ya rata-rata okupansi sekitar 40%,” kata Dwi dikutip dari infoJatim.
Semenjak diumumkan efisiensi hingga kini perhotelan di Jatim mengalami penurunan mencapai 15%. Apalagi pada bulan Januari, Februari, Maret, Dwi mengakui perhotelan terasa begitu lesu karena terdampak efisiensi.
Faktor paling mempengaruhi bisnis hotel sampai turun 15% ialah MICE. Pemerintah saat ini mengurangi kegiatan di hotel sehingga korporat swasta pun turut terdampak dan menurun meski tidak terlalu signifikan seperti pemerintahan.
Faktor penolong yang membuat perhotelan tetap bisa bernapas lega ialah cukup banyaknya event dan libur panjang. Seperti di Surabaya misalnya ada banyak event yang digelar pemerintah.
“Tapi untungnya ketolong mulai long weekend, event terus di Surabaya, ada Apeksi, dan lainnya ini lumayan ada peningkatan. Jadi stimulus. Jadi sebelum Apeksi sebelum pelaksanaan kegiatan Apeksi sekitar 4-5 hari. Tapi pra dan pasca acara, korporat itu mengikuti. Jadi ada keluarganya yang datang, ada kegiatan-kegiatan yang bersamaan dengan itu,” jelasnya.
“Penting event pemerintah itu. Untungnya ini berurutan, habis ini Porprov di Malang, Batu, nanti kegiatan lagi di Surabaya dan sekitarnya. Itu memberikan dampak. Ini contoh yang signifikan bahwa kegiatan pemerintah memberikan dampak (bagi perhotelan),” tambahnya.
Meski mengalami kelesuan, pebisnis hotel di Jatim hingga saat ini tidak ada yang melakukan PHK. Namun ada unpaid leave atau cuti tanpa digaji yang jumlahnya bertambah sekitar 15%.
“Alhamdulillah sampai sekarang belum belum ada laporan (PHK) saya. Kalau unpaid leave, memang sudah sejak Januari itu sudah ada beberapa, unpaid leave sekitar 15% lah. Jadi yang masuk sekitar 20 hari gitu ya. Kalau dulu saat pandemi kan masuk bisa sampai 15 bahkan 10 hari, tidak sampai PHK tapi memang dipertahankan. Jadi dia saat masuk aja di bayar itu sekitar 15% dari semua anggota,” pungkasnya.
Artikel ini sudah tayang di infoJatim. Selengkapnya .
