Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji untuk menelusuri tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), event dan multievent. Dia akan memastikan penyelesaian yang adil.
Tidak main-main, nominal yang tersangkut pada usaha MICE itu dilaporkan mencapai hampir Rp 400 miliar. Pembayaran belum kendatia cara sudah usai empat tahun lalu.
Purbaya mengatakan pemerintah akan memeriksa kembali penanganan masalah tersebut untuk memastikan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.
“Nanti segera saya cek, karena 2021 kan saya belum tahu (belum jadi Menteri Keuangan). Soal ini belum sampai ke saya juga. Tapi memang saya pernah dengar ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian yang sampai saat ini belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan,” ujar Purbaya dilansir Antara, Jumat (24/10/2025).
“Saya akan lihat sudah sampai mana penanganannya dan akan saya pelajari untuk diselesaikan,” dia menambahkan.
Ya, para pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengeluhkan pembayaran pagelaran (event) pemerintah yang belum dibayarkan. Padahal, kegiatan sudah selesai, seperti pada PON XX Papua tahun 2021.
Mereka mengeluhkan kondisi itu membuat iklim usaha tidak kondusif. Ketua Umum DPP INCCA Iqbal Alan Abdullah mengatakan ada Rp 340 miliar utang PON Papua belum dibayarkan ke para pelaku usaha yang umumnya usaha kecil dan menengah. Usaha pada PON Papua yang pembayarannya tertunggak itu beragam, mulai dari usaha katering, kontraktor pameran, transportasi, hingga penyelenggaraan pembukaan dan penutupan.
Itu belum termasuk utang Perpanas XVII Tahun 2021 yang juga dihelat di Papua sebesar Rp 58 miliar. Jika ditotal maka hampir Rp 400 miliar belum dibayarkan.
Iqbal mengatakan keterlambatan pembayaran itu berdampak serius terhadap keberlangsungan usaha anggota mereka yang mayoritas mengandalkan arus kas jangka pendek untuk operasional. Dia berharap Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya segera menindaklanjuti untuk melunasi kewajiban kepada para vendor.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Ini supaya anggota kami ini bisa bergerak kembali, dan roda bisnis secara nasional juga bisa berputar demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja,” kata Iqbal.
Dia mengatakan INCCA dan Asita meminta agar pemerintah mendorong pembayaran kepada pemenang tender kegiatan MICE-Event dan multievent pemerintahan dengan uang muka dan pembayaran bertahap hingga kegiatan selesai diselenggarakan. Bukan seperti yang sudah-sudah, pembayaran dilakukan setelah acara usai.
“Kami juga berharap pemerintah juga bisa memberikan kemudahan kredit perbankan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan atau event yang dibiayai APBN/APBD/BUMN/BUMD dengan jaminan invoice atau SPK sebesar 50-60 persen seperti di negara lain misalnya di Singapura dan Australia,” ujar Iqbal.
